Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

 

LINGKUP DAN KEWENANGAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
Lingkup Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Indonesia terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor meliputi: Barang dan /atau jasa yang beredar di pasar, Barang yang dilarang beredar di pasar, Barang yang diatur tata niaganya, Perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan Distribusi.

 

Adapun kewenangan Pengawasan Barang dan jasa yang beredar dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan/atau LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

 

Dalam melakukan pengawasan, mengingat banyaknya barang dan atau jasa yang beredar di pasar maka untuk menentukan barng dan atau jasa yang akan diawasai ditetapkan berdasarkan criteria.

 

Kriteria dari Barang Beredar yang diawasai adalah menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3L) serta moral Hazard; Barang beredar tersebut dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat luas; Produk barang beredar sudah memiliki SNI (wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya; Barang beredar yang sudah ada laboratorium penguji yang telah di akreditasi dan atau ditunjuk serta sering terjadinya insiden pemalsuan/penipuan (kadar, purna jual, label, dan sebagainya).

 

Sedangakan untuk kriteria jasa yang diawasi menyangkut aspek K3L serta moral hazard; Jasa tersebut dimanfaatkan dan atau dapat mempengaruhi masyarakat banyak; Jasa yang sudah ditetapkan standar atau aturan teknis pelayanannya, klausula baku serta yang terakhir adalah sering terjadinya penipuan dalam layanan jasa.

 

Parameter pengawasan barang beredar dan jasa berdasarkan kriteria atas barang beredar dan jasa yang diawasi  maka dikembangkanlah parameter pengelolaan pengawasan barang beredar dan jasa, yaitu :

 

  1. Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi :
  • Standar : yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.
  • Label : dilakukan terhadap kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya dan kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.
  • Klausula Baku : pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku dilakukan terhadap dokumen dan /atau perjanjian yang ditawarkan.
  • Pelayanan Purna Jual : pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual dilakukan terhadap barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ; ketersediaan suku cadang dan /atau fasilitas purna jual/perbaikan; terpenuhi atau tidak terpenuhinya jaminan/garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Cara menjual dan/atau : pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui penawaran, promosi atau pemberian hadiah , dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang memuat pernyataan tidak benar, mengelabui atau menyesatkan.
  • Pengiklanan : pengawasan pemenuhan ketentuan pengiklanan dilakukan terhadap cara pengiklanan.
    2.   Barang dan/atau jasa yang dilarang beredar di pasar : hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3.   Barang dan/atau jasa yang diatur tata niaganya : wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    4.   Perdagangan barang dalam pengawasan : wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    5.   Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan : wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    6.   Distribusi : wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pengawasan Oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah)
Pengawasan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi Standar Mutu, Pencantuman Label, Klausula Baku, Pelayanan Purna Jual, cara Menjual dengan mekanisme penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral atau lelang, pemaksaan, pesanan dan pengiklanan.

 

Kewenangan pengawasan barang dan jasa yang beredar di Pasar oleh Menteri Perdagangan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Gubernur untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan diwilayahnya dan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan atas barang dan jasa beredar di wilayah kerjanya.

 

Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan tugas pengawasan dengan melimpahkan kewenangan Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, kewenangan pengawasan berada pada Gubernur dan pelaksanaanya dilimpahkan kepada Kepala Unit Kerja Daerah provinsi yang membawahi lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

 

Guna membantu Gubernur, Bupati dan Walikota dalam melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar, Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Direktur yang bertanggungjawab di bidang  pengawasan barang dan jasa dapat melakukan pengawasan langsung atau meminta informasi kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan dibawah Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Disamping hal diatas, Menteri Perdagangan juga menugasakan Direktur Jenderal Standardisasi Perlindungan Konsumen untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan  di Daerah provinsi, kabupaten dan Kota dengan Berkoordinasi dengan Direktur Jendral Teknis terkait.

 

Pengawasan Oleh Masyarakat dan LPKSM
Pengawasan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan hanya pada barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan metode yang sama yakni melalui pengawasan kasat mata, bila diperlukan diikuti oleh penelitian dan pengujian laboratorium yang hasilnya diteruskan kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, serta Dinas terkait yang menangani perdagangan.

 

Mekanisme Pengawasan

PELAKSANAAN PENGAWASAN SECARA BERKALA
Pengawasan berkala adalah pengawasan barang atau jasa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram. Pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar, dilakukan dalam hal :

 

   1.   Memenuhi standar mutu
  • Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara purposif dan diuji pada laboratorium uji terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
  2.   Memenuhi ketentuan pencantumn label
  • melakukan pengambilan sampel melalui pembelian sampel barang di pasar.
  • melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label.
  • memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.
  3.   Memenuhi ketentuan klausula baku
  • Pengawasan dilakukan dengan cara membeli barang dan/atau jasa, meminta formulir/blanko dokumen/perjanjian untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya materi perjanjian yang tidak sesuai ketentuan.
  4.   Pelaksanaan pelayanan purna jual
  • dilakukan pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
  • pengecekan dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang memperdagangkan, mengimpor dan/atau memproduksi barang.
  • pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5.   Pelaksanaan cara menjual :
  • dilakukan dengan cara meminta keterangan  dan pengamatan kasat mata terhadap pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, menjajanjikan pemberian hadiah, obral dan lelang.
  6.   Pelaksanaan pengiklanan :
  • dilakukan dengan pengamatan kasat mata dan pengecekan terhadap kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang yang sebenarnya.


PELAKSANAAN PENGAWASAN KHUSUS
Pengawasan barang dan/atau jasa secara khusus, dilakukan sewaktu-waktu didasarkan pada laporan pengaduan konsumen dan/atau lembaga perlindunagan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), hasil pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara cepat dan adanya indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen serta atas permintaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengawasan ini dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

 

  • melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/ masyarakat atau LPKSM.
  • melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala bersama pelaku usaha dalam hal pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan.
  • hasil uji dan/atau pengecekan ulang disampaikan kepada kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dievaluasi.
  • apabila hasil evaluasi menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
  • apabila hasil evaluasi menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.


PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS ATAS BARANG BEREDAR DAN JASA
Penanganan kasus dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan khusus yang diindikasikan terdapat pelanggaran atas ketentuan di bidang perlindungan konsumen. Penanganan kasus dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) melalui tahapan sebagai berikut:

 

    • Pengambilan sampel ulang dipasar/lokasi yang menurut laporan pengaduan atau hasil pengawasan khusus terdapat indikasi pelanggaran ketentuan yang ada.
    • Pengujian sampel pada lembaga-lembaga uji yang terakreditasi bagi barang yang ber-SNI.
    • Melakukan pengukuran terhadap isi/volume/berat atau pengujian barang terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta penilaian kesesuaian informasi dengan kondisi riil barang yang bersangkutan.
    • Melakukan koordinasi dengan unit/instansi teknis terkait untuk malakukan pengkajian peraturan yang ada dengan kasus yang sedang dihadapi.
    • Melakukan gelar perkara untuk mendapatakan rekomendasi dan menentukan langkah-langkah berikut yang perlu diambil.
    • Melakukan penyidikan apabila telah cukup mendapat bukti adanya pelanggaran ketentuan yang ada.